JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) meminta wajib pajak segera melakukan validasi NPWP 16 digit sebelum akhir tahun. Penyuluh Ahli Madya DJP Dian Anggraeni mengatakan NPWP 16 digit tidak hanya digunakan untuk layanan pajak yang disediakan otoritas. Menurutnya, NPWP 16 digit juga dibutuhkan untuk mengakses layanan administrasi pihak lain yang selama ini mensyaratkan NPWP. "Layanan administrasi ini tidak terbatas untuk layanan perpajakan karena kita sekarang berbicara dalam kerangka layanan...

JAKARTA, DDTCNews - Melalui Kepala KPP, Ditjen Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menetapkan wajib pajak non-efektif (WP NE). Penetapan ini bisa dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan wajib pajak atau secara jabatan. Jika seorang wajib pajak merasa tidak pernah mengajukan permohonan tetapi status NPWP-nya nonefektif, bisa jadi kepala KPP menetapkannya secara jabatan. Tentunya, penatapan WP NE secara jabatan ini didasarkan pada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. ...

Barang kena cukai dan barang lain terkait dengan tindak pidana di bidang cukai yang telah dilakukan penghentian penyidikan demi kepentingan penerimaan negara dapat ditetapkan menjadi barang milik negara. Ketentuan terkait dengan penetapan barang kena cukai (BKC) dan barang lain menjadi barang milik negara (BMN) tersebut tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 54/2023. “Barang lain…meliputi sarana pengangkut; peralatan komunikasi; media atau tempat...

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mewaspadai peningkatan laju inflasi pada akhir tahun. Tito mengatakan tingkat inflasi Indonesia secara umum masih lebih rendah ketimbang negara lain. Namun, data inflasi terjadi pada Oktober dan November 2023 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. "[Tingkat inflasi Indonesia] tidak terlalu buruk. Kita relatif stabil, tetapi harus waspada karena 2 bulan ini trennya naik dari 2,2%...

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai kementerian yang tercepat merealisasikan anggarannya. Jokowi mengatakan Kementerian PUPR selalu merealisasikan anggarannya sejak Januari. Dia pun berharap kementerian/lembaga lainnya mampu meniru jejak Kementerian PUPR dalam mempercepat realisasi anggaran. "Januari pasti sudah mulai karena kontraknya sebelumnya. Itu yang saya lihat dibandingkan dengan kementerian yang...