JAKARTA, DDTCNews - Pembuatan bukti potong (bupot) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 perlu memuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika NPWP tidak ada maka Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa menggantikannya. Pembuatan bupot 1721-A1/A2 ini dilakukan melalui aplikasi e-bupot 21/26. Namun, ada kalanya NIK yang dimasukkan tidak terdeteksi oleh sistem. Pada e-Bupot justru muncul notifikasi 'Data NIK tidak ditemukan. Cek kembali kesesuaian penulisan NIK atau silakan menghubungi call center Dukcapil'....

JAKARTA, DDTCNews - Pengusaha kena pajak (PKP) harus terlebih dahulu mendaftarkan diri ke aplikasi Sikumbang agar bisa melakukan penyerahan rumah dengan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana dimaksud dalam PMK 7/2024. Merujuk pada Pasal 9, pendaftaran harus dilakukan paling lambat pada 1 Juli 2024. "Untuk dapat memanfaatkan insentif PPN DTP ... PKP harus telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan...

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras telah melonjak 5,44% dalam waktu sebulan. Pada pekan keempat Februari 2024, rata-rata harga beras nasional tercatat mencapai Rp15.387 per kilogram, lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata harga pada Januari 2024 yang hanya senilai Rp14.593 per kilogram. "Kalau kita lihat secara spasial, di beberapa wilayah kabupaten/kota di Sumatera dan Jawa masih mengalami kenaikan beras yang cukup tinggi, kisaran 10%...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan PMK 154/2023 mengenai penundaan atau pengangsuran utang di bidang kepabeanan dan cukai yang berlaku mulai 26 Februari 2024. Kepala Subdirektorat Penerimaan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategi DJBC Lupi Hartono mengatakan PMK 154/2023 terbit untuk menyederhanakan dan menyelaraskan ketentuan penundaan/pengangsuran utang di bidang kepabeanan dan cukai yang selama ini masih diatur secara terpisah dalam PMK 122/2017 dan PMK 116/2008....

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan membawa sejumlah agenda prioritas dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) ke-13 pada 26-29 Februari 2024. Salah satunya ialah mengenai program kerja niaga elektronik. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan pemerintah akan mendorong WTO untuk melanjutkan pembahasan mengenai program kerja niaga elektronik (e-commerce) yang diluncurkan sejak 1998. Harapannya,...