Tak cuma warga negara Indonesia, fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah juga diberikan kepada warga negara asing (WNA). WNA yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut adalah WNA yang memiliki NPWP. Selain memiliki NPWP, WNA bisa memanfaatkan fasilitas tersebut sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan rumah tapak atau satuan rusun bagi WNA. “WNA yang memiliki nomor pokok wajib pajak sepanjang memenuhi...

JAKARTA, DDTCNews - Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2024 mengalami kenaikan. Posisi M2 pada Januari 2024 tercatat senilai Rp8.721,9 triliun, tumbuh 5,4% (year on year/yoy). Capaian itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan uang beredar pada Desember 2024 yang sebesar 3,5%. Bank Indonesia (BI) merilis pertumbuhan uang beredar pada Januari 2024 dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit. Penyaluran kredit pada November 2023...

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berstatus aktif terikat dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satunya, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kewajiban pelaporan SPT Tahunan tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang meninggal dunia. Selama NPWP-nya aktif, kewajiban lapor SPT Tahunan tetap ada. Kewajiban perpajakan wajib pajak yang meninggal dunia tetap dilaksanakan selama warisan belum terbagi, dengan diwakilkan oleh ahli waris. "Setelah...

JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Pajak Suryo Utomo kembali mengingatkan wajib pajak untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak di tengah periode penyampaian SPT Tahunan 2023. Suryo mengatakan DJP berencana mengirimkan email blast berisi pengingat untuk menyampaikan SPT Tahunan. Namun, momentum tersebut kerap dimanfaatkan oleh oknum dengan menyebarkan email palsu yang mengatasnamakan DJP. "Sekarang banyak email yang sifatnya phishing. [Wajib pajak] supaya tidak...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi penerimaan dari PPh Pasal 21 mencapai Rp28,3 triliun pada Januari 2024, tumbuh 27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp22,29 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan setoran PPh Pasal 21 tergolong positif sejalan dengan peningkatan utilisasi tenaga kerja. Selain itu, penerimaan PPh Pasal 21 juga turut dipengaruhi oleh peningkatan penghasilan yang dinikmati para karyawan. "PPh Pasal 21 mengalami kenaikan...