JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp43,3 triliun pada Januari 2024. Capaian ini mengalami kontraksi sebesar 5,3% (year on year/yoy). Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi tersebut setara 8,8% dari target Rp492 triliun. Menurutnya, kontraksi PNBP disebabkan oleh moderasi harga berbagai komoditas. "Tahun ini [realisasinya] sedikit di bawah, Rp43,3 triliun, akibat moderasi harga komoditas yang lebih...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana menerbitkan 2 peraturan pemerintah (PP) mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun ini, sebagaimana tertuang dalam Keppres 3/2024. Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan keduanya yakni RPP tentang Tata Cara Pengelolaan, Penetapan Tarif dan Penanganan Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP, serta RPP Jenis dan Tarif PNBP. Menurutnya, kedua RPP tersebut bakal menyederhanakan ketentuan dari sejumlah PP yang berlaku saat ini. "Ini...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menegaskan Indonesia termasuk negara yang menolak moratorium permanen pengenaan bea masuk atas barang digital. Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan kebijakan bea masuk atas barang digital belum bisa diterapkan karena Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) ke-12 pada 2022 telah menyepakati perpanjangan moratoriumnya. Kelanjutan pembahasan usulan pengenaan bea masuk barang digital ini akan dilaksanakan dalam KTM WTO ke-13 pada 26-29...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) baru saja memperbarui aplikasi M-Pajak. Masyarakat bisa mengunduh atau meng-update-nya melalui PlayStore atau AppStore. Kabar tentang aplikasi 'serbaguna' ini cukup menyedot perhatian wajib pajak selama sepekan terakhir.  Sesuai dengan informasi dalam PlayStore, aplikasi M-Pajak terbaru versi 1.3.0 diperbarui (update) pada 1 Februari 2024. Beberapa layanan, seperti kalkulator dan validasi untuk mendapatkan Surat Keterangan PP 23 wajib pajak UMKM....

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyatakan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.13.1/403/SJ sudah bisa menjadi pegangan bagi pemda untuk memberikan keringanan tarif PBJT jasa hiburan. Berdasarkan hal tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Luky Alfirman mengatakan pihaknya tidak akan menerbitkan surat edaran yang sejenis. "Surat edaran sudah diterbitkan oleh Kemendagri dan itu cukup sebetulnya memberikan guidance kepada pemda terkait dengan langkah-langkah kalau pemda mau...