JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) meminta masyarakat turut mengawasi potensi pelanggaran integritas oleh pegawai pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan integritas pegawai pajak sangat dibutuhkan mengingat tugasnya dalam mengumpulkan penerimaan negara. Menurutnya, saat ini juga telah tersedia mekanisme whistleblowing system untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menegakkan integritas pegawai pajak. "Kalau menemukan adanya...

JAKARTA, DDTCNews - Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa dilakukan secara online melalui e-registration (e-reg) di laman pajak.go.id. Salah satu tahapan dalam mendaftar NPWP lewat e-reg adalah verifikasi melalui email. Sistem DJP akan mengirimkan token khusus kepada wajib pajak. Namun, pada beberapa kasus wajib pajak mengaku tidak mendapat token dalam inbox email miliknya. Jika hal ini terjadi apa yang perlu dilakukan? "Jika kendalanya adalah kode verifikasi/token tidak masuk ke...

MAGELANG, DDTCNews - Banyak cara dilakukan Ditjen Bea Cukai (DJBC) dan unit vertikalnya di daerah untuk menyosialisasikan peraturan cukai dan menekan peredaran produk rokok ilegal. Salah satunya dengan menggandeng langsung komunitas-komunitas konsumen rokok, termasuk vape atau rokok elektrik. Kantor Bea Cukai Magelang dan Madura misalnya, belum lama ini menggelar edukasi soal ketentuan cukai rokok kepada komunitas vape dan jasa ekspedisi. Di Magelang, sosialisasi dihadiri oleh 50 orang anggota...

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan harus menyampaikan pengungkapan ketidakbenarannya secara tertulis kepada Ditjen Pajak (DJP). Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan secara tertulis adalah salah satu aspek formal yang perlu dipenuhi ketika wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran. Namun, pengungkapan ketidakbenaran secara tertulis bisa digantikan dengan berita acara permintaan keterangan dalam hal wajib pajak melakukan pembayaran. "Dalam hal...

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyatakan terus mengkaji rencana pengenaan cukai terhadap minuman bergula dalam kemasan (BMDK). Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) terhadap produk MBDK kembali direncanakan untuk berlaku pada 2024. Terlebih, penerapan cukai MBDK juga didukung oleh kementerian/lembaga (K/L) lainnya terutama Kementerian Kesehatan. "Menkes sangat men-support untuk implementasi MBDK pada tahun 2024, dan tentunya kami dengan BKF...