JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) berencana menerbitkan penjelasan secara terperinci mengenai pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas imbalan berupa natura dan kenikmatan jika diperlukan. Topik ini mendapat cukup banyak sorotan dari netizen selama sepekan terakhir. Penerbitan panduan tentang pajak natura ini akan mempertimbangkan hasil inventarisasi masalah terkait dengan pengenaan PPh atas imbalan berbentuk natura dan kenikmatan sesuai dengan PMK 66/2023.  "Kami terus susun. Apabila...

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah akan melanjutkan kebijakan pencadangan anggaran atau automatic adjustment pada tahun depan. Jokowi mengatakan kebijakan automatic adjustment perlu dijalankan untuk memastikan setiap kementerian/lembaga (K/L) selalu siap merespons tantangan. Menurutnya, automatic adjustment juga membuat APBN makin lincah di tengah berbagai ketidakpastian. "Siapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment. Penyesuaian, harus...

Wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dapat memanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5%. Perlu diingat, dasar pengenaan pajak yang biasa disebut PPh final UMKM ini bukanlah penghasilan neto. Sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) PP 55/2022, dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung PPh final adalah jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, ada bagian peredaran bruto yang...

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang maju dan berkompetisi di Pilpres 2024 memiliki agenda meningkatkan rasio pajak (tax ratio) ataupun rasio pendapatan negara bila terpilih. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar secara eksplisit menargetkan rasio pajak (tax ratio) sebesar 13% hingga 16% pada 2029. Untuk mengejar target tersebut, pasangan nomor urut 1 ini akan memperluas basis pajak dan memperbaiki kepatuhan pajak. ...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tak kunjung merampungkan peraturan menteri keuangan (PMK) mengenai insentif pajak di Ibu Kota Nusantara (IKN) meski PP 12/2023 telah diundangkan sejak 9 bulan lalu. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan PMK yang menjadi aturan teknis dari PP 12/2023 tersebut masih dalam tahap finalisasi. "Saat ini PMK-nya terkait insentif sudah hampir bisa kita finalkan. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa kita terima," ujar Yon, Jumat...