Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik. Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop. “Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD),...

JAKARTA, DDTCNews - Debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) rencananya akan mengambil berbagai tema. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan debat capres-cawapres akan dilaksanakan sebanyak 5 kali. Tema debatnya pun memuat berbagai isu, mulai dari ekonomi hingga lingkungan hidup. “Intinya debat itu bagaimana pasangan calon melalui perdebatan antarcalon meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya," katanya, dikutip pada Jumat (1/12/2023). Debat...

JAKARTA, DDTCNews - Banding yang diajukan secara elektronik melalui e-tax court tidak dapat disidangkan secara tatap muka. Panitera Pengganti Pengadilan Pajak Aniek Andriani mengatakan sidang tatap muka hanya akan diselenggarakan apabila diperintahkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan tertentu. "Dengan e-tax court itu default-nya online. Kendalinya ada di majelis hakim. Artinya, untuk sidang on site itu tergantung majelisnya. Apakah perlu melihat dokumen pemohon banding secara fisik atau...

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras mulai mengalami perlambatan. Inflasi beras secara bulanan atau month-to-month (mtm) pada November 2023 tercatat lebih rendah ketimbang pada bulan-bulan sebelumnya. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahfud mengatakan inflasi beras pada November 2023 hanya 0,43% (mtm). Pada bulan-bulan sebelumnya, inflasi beras bisa mencapai 5% (mtm). "Jumlah kota yang mengalami deflasi beras makin bertambah ketimbang 3...

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mengeklaim pengembangan compliance risk management (CRM) di Indonesia sudah lebih maju ketimbang negara lain. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan pengembangan CRM dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan berbasis risiko. Menurutnya, konsep CRM tersebut juga dibangun oleh otoritas pajak di banyak negara. "CRM kita relatively lebih maju dari konsep atau framework yang dibangun di luar. Kalau di luar,...