JAKARTA, DDTCNews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada sepanjang 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut memang melambat dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,31. Meski demikian, lanjutnya, kinerja ekonomi pada 2023 masih lebih baik dari perkiraan awal. "Ini merupakan suatu cerita positif dari perekonomian Indonesia di tahun 2023, tahun yang sejak awal diprediksi oleh banyak lembaga...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak bakal mengirimkan email blast yang berisi imbauan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (6/2/2024). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan email blast akan ditujukan kepada pemberi kerja dan wajib pajak. Kepada pemberi kerja, DJP akan mengingatkan agar segera membuat dan memberikan bukti potong kepada karyawannya. “DJP akan mengirimkan...

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) turut memengaruhi perubahan pada laporan belanja perpajakan (tax expenditure report). Dalam Laporan Belanja Perpajakan 2022 disampaikan UU HPP memiliki 6 ruang lingkup pengaturan, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai. “Dari 6 ruang lingkup pengaturan tersebut terdapat...

JAKARTA, DDTCNews - Sesuai dengan PMK 172/2023, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm's length principle (ALP) untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu harus dilakukan dengan tahapan pendahuluan. Adapun transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah transaksi yang meliputi transaksi afiliasi dan/atau transaksi antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak tersebut menentukan lawan...

JAKARTA, DDTCNews - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. Dalam putusannya, DKPP menyatakan Hasyim telah melanggar kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu karena memutuskan untuk mengubah batas usia capres-cawapres guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanpa merevisi peraturan KPU (PKPU) terlebih dahulu. "Menjatuhkan sanksi peringatan keras...