JAKARTA, DDTCNews - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) netral dalam pelaksanaan pemilu 2024. Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Nanang Subandi mengatakan terdapat ancaman sanksi bagi ASN yang tidak netral. Sanksi untuk ASN ini dilakukan berdasarkan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. "Setiap laporan dugaan pelanggaran tersebut kemudian diproses oleh kementerian/lembaga yang masuk dalam Satgas Netralitas ASN...

Instansi atau satuan kerja (satker) dapat mengecek validitas Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) rekanan atau supplier. Dalam laman resminya, Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan satker dapat mengecek validitas NPWP rekanan atau supplier melalui akun wajib pajak. Caranya dengan terlebih dahulu masuk (login) pada akun DJP Online menggunakan NPWP satker yang bersangkutan. “Lalu, mengakses menu layanan (rumah konfirmasi dokumen) dan melakukan konfirmasi NPWP atas rekanan,” tulis DJP, dikutip pada Rabu...

Melalui Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2024, Pengadilan Pajak merevisi batas waktu penyampaian permohonan perpanjangan izin kuasa hukum (IKH). Merujuk pada Pasal 10 ayat (3) PER-1/PP/2024, perpanjangan diajukan paling cepat 30 hari kalender sebelum masa berlaku izin berakhir. Dalam peraturan sebelumnya, perpanjangan harus disampaikan paling lambat 30 hari kalender sebelum masa berlaku izin berakhir. "Permohonan perpanjangan yang diajukan setelah masa berlaku izin kuasa hukum...

JAKARTA, DDTCNews - Perpajakan DDTC menyediakan 70 dokumen persandingan peraturan perpajakan hingga 7 Februari 2024. Untuk dapat membaca dokumen itu, masyarakat dapat mencoba gratis atau berlangganan Perpajakan DDTC Premium. Dokumen persandingan peraturan perpajakan merupakan tabel komparasi antara peraturan perpajakan terbaru dan peraturan yang terdahulu. Dengan persandingan dokumen tersebut, masyarakat dapat mengetahui perubahan ketentuan pajak dengan mudah dan cepat. Dengan demikian,...

Ekonom Senior INDEF Aviliani menyatakan pemerintah perlu memberikan insentif pajak kepada para pelaku bisnis guna meningkatkan partisipasi mereka dalam mengatasi stunting (tengkes) dan mengurangi beban biaya kesehatan akibat penyakit bawaan. “Kalau pemerintah yang mengimplementasikan sendiri, sebagian anggarannya habis digunakan untuk proses birokrasi. Jadi, saya lebih setuju pemberian insentif potongan pajak sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang, walaupun tentunya mengurangi...