Komitmen Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk mewujudkan berbagai program asosiasi yang selaras dengan Tri Dharma perguruan tinggi terus direalisasikan. Salah satu cara yang gencar dilakukan pleh IKPI adalah dengan menjalin kerja sama di bidang pendidikan terhadap berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pada Selasa (30/1/2024) IKPI menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Tarumanagara (Untar) Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum IKPI Ruston...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah perlu meningkatkan kinerja rasio pajak (tax ratio) agat dapat setara dengan negara-negara emerging market. Buku bertajuk Menuju Indonesia Emas 2045: Refleksi dan Visi Pembangunan 2005-2045, rasio pajak pada 2021 masih rendah ketimbang negara di kawasan Asia-Pasifik. Untuk itu, faktor-faktor struktural perlu diperbaiki guna meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. "Indonesia harus bekerja lebih keras agar mampu memacu kenaikan rasio pajaknya sehingga...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah masih punya ruang untuk melakukan perbaikan regulasi tentang pengawasan bursa kripto selama masa transisi. Masa transisi yang dimaksud adalah peralihan pengawasan dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seperti diketahui, pengawasan transaksi kripto secara resmi akan berada di bawah wewenang OJK mulai 2025 mendatang, setelah selama ini dijalankan oleh Bappebti. "Dalam perjalanan sampai Januari 2025, masih...

JAKARTA, DDTCNews - PMK 164/2023 turut memuat ketentuan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) PMK 164/2023, ketentuan itu berlaku bagi wajib pajak dengan omzet hingga Rp4,8 miliar (UMKM) yang memilih dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum; wajib pajak yang memiliki omzet lebih dari Rp4,8 miliar; atau wajib pajak yang telah melewati jangka waktu tertentu pengenaan PPh final. “ …. wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 mulai tahun pajak pertama wajib pajak...

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeklaim banyaknya guyuran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam beberapa bulan terakhir ini bukanlah keputusan pemerintah sendiri. Seluruh bansos yang diberikan, baik itu bantuan pangan ataupun bantuan langsung tunai (BLT), sudah disetujui oleh partai-partai melalui mekanisme politik di DPR. "Itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu, mekanisme kenegaraan kita...