Ditjen Pajak (DJP) akhirnya meluncurkan fitur user perekam di aplikasi e-bupot 21/26. Sebagaimana yang telah disampaikan DJP dalam dokumen berjudul Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21/26, user perekam adalah user yang memiliki kewenangan untuk mengakses e-bupot 21/26 secara terbatas. "Penyediaan menu perekam merupakan solusi terkait isu kerahasiaan data pemotongan PPh," tulis DJP dalam buku panduannya, dikutip pada Jumat (2/2/2024). Pendaftaran user perekam oleh wajib pajak badan...

Mahkamah Agung membutuhkan tambahan 3 hakim agung tata usaha negara khusus pajak untuk merespons tingginya perkara pajak yang masuk. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (2/2/2024). Saat ini, Mahkamah Agung (MA) hanya memiliki 1 hakim agung tata usaha negara (TUN) khusus pajak. Oleh karena itu, MA berharap kebutuhan hakim agung tersebut dapat terealisasi saat seleksi calon hakim agung nantinya. "Selalu setiap kali ada seleksi CHA kami mintakan tambahan...

Pemerintah memperkuat persyaratan untuk menjadi Mitra Utama (Mita) Kepabeanan. Penguatan itu dilakukan dengan menambahkan beberapa syarat baru agar eksportir atau importir dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan dalam PMK 128/2023. Salah satu kriteria baru yang dipersyaratkan adalah eksportir atau importir harus memiliki pegawai yang ahli kepabeanan. Syarat ini sebelumnya belum diatur dalam ketentuan terdahulu, yaitu PMK 229/2015 s.t.d.d PMK 211/2016. “Untuk dapat ditetapkan sebagai MITA...

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Januari 2024 secara tahunan sebesar 2,57%. Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tingkat inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 2,61%. Menurutnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok pengeluaran dengan andil terbesar untuk inflasi tahunan pada Januari 2024. "Komoditas yang memberikan andil inflasi kelompok ini antara lain beras, sigaret kretek...

JAKARTA, DDTCNews - Gaji PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan PPPK akan dinaikkan sebesar 8% sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai Maret 2024. Mulai Maret 2023, gaji ASN/TNI/Polri dibayarkan sesuai nominal gaji pokok baru ditambah dengan kekurangan gaji Januari dan Februari 2024. "Penyesuaian gaji dan pensiun pokok diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri dan penerima pensiun serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi...