JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) baru saja memperbarui petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan (bukper). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (26/2/2024). Pembaruan aturan teknis pelaksanaan pemeriksaan bukper tertuang dalam Surat Edaran Nomor SE-1/PJ/2024. Salah satu poin yang diatur dalam beleid tersebut adalah tentang pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bukper. Permohonan perlu diajukan kepada kepala unit...

Kring Pajak memberikan solusi alternatif kepada wajib pajak jika kode verifikasi/token saat pelaporan SPT Tahunan secara online ternyata tidak masuk ke email wajib pajak bersangkutan. Menurut otoritas pajak, apabila kode verifikasi/token tidak masuk ke email maka wajib pajak dapat memastikan terlebih dahulu kapasitas email, apakah sudah penuh atau tidak. Lalu, wajib pajak juga bisa mengecek folder spam/junk. “Alternatif lain, wajib pajak dapat mengganti email pada profil DJP Online terlebih...

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat penyaluran transfer ke daerah pada Januari 2024 masih mampu bertumbuh 50,8% meski penyaluran dana alokasi umum (DAU) mencatatkan kontraksi. Realisasi DAU turun dari Rp47,4 triliun pada Januari 2023 menjadi senilai Rp45,2 triliun pada bulan yang sama tahun ini. Meski demikian, kucuran dana bagi hasil (DBH) tercatat naik dari Rp10,8 triliun menjadi Rp13,2 triliun. "DAU mengalami sedikit penurunan. Ini berarti sebagian karena DAU perlu untuk...

JAKARTA, DDTCNews - Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia (KAPj-IAI) menggelar Regular Tax Discussion (RTD) dengan mengangkat topik penerapan arm's length principle (ALP) dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam PMK 172/2023. Ketua KAPj-IAI sekaligus Tenaga Pengkaji Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia DJP John Hutagaol menyebut PMK 172/2023 merupakan kodifikasi dari peraturan-peraturan sebelumnya, yakni PMK 213/2016, PMK 49/2019,...

Kring Pajak memerinci sejumlah kriteria wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020. Merujuk pada PER-04/PJ/2020, kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau pejabat yang ditunjuk oleh dirjen pajak dapat menetapkan wajib pajak non-efektif, berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan. “Penetapan wajib pajak non-efektif (WP NE) dilakukan atas wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana...