Pengusaha hiburan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbebas dari pajak daerah mengacu ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 terkait Penyelenggaraan Kepariwisataan yang tidak memberikan wewenang pemungutan pajak dari sejumlah jenis usaha dimaksud. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Jenal Aca menyatakan belum ada agenda pembahasan terkait penarikan pajak dari usaha hiburan, mengingat ketentuan peraturan daerah menyangkut penyelenggaraan...

SPT Tahunan dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) atau dokumen elektronik. Namun, terdapat beberapa wajib pajak yang diharuskan untuk melaporkan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. Merujuk pada Pasal 3a ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 243/2014 s.t.d.d PMK No. 9/2018, terdapat beberapa kriteria wajib pajak yang harus menggunakan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. “[Pertama,] diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal...

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat pelaksanaan lelang pada 2023 telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah senilai Rp4,58 triliun. Direktur Lelang DJKN Joko Prihanto mengatakan penerimaan tersebut terdiri atas Rp3,06 triliun hasil bersih lelang, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lelang Rp974 miliar, dan penerimaan pajak Rp330 miliar. Di sisi lain, ada penerimaan Rp220 miliar yang dihimpun sebagai pajak daerah dalam pendapatan asli daerah (PAD). "Ini...

Pengawasan wajib pajak berdasarkan profil risiko individual dari setiap wajib pajak pada sektor tertentu bakal didukung coretax administration system. Topik ini menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (26/1/2024). Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan data yang diterima dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) akan diolah oleh sistem guna menghasilkan profil risiko individu pada setiap sektor. "Setelah data terkumpul baru kami dudukkan, perlukah...

Setiap tahunnya, 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional (HGN). Ditetapkannya tanggal tersebut sebagai HGN mengacu pada sejarah dimulainya pembentukan tenaga gizi di Tanah Air. Pada 25 Januari 1951, Lembaga Makan Rakyat (LMR) mendirikan Sekolah Juru Penerang Makanan. Sejak kehadiran sekolah tersebut, pendidikan tenaga gizi terus berkembang pesat di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Tahun ini, HGN memasuki peringatan yang ke-64 dengan mengusung tema MP-ASI Kaya Protein Hewani...