JAKARTA, DDTCNews - Kemenkeu mempersilakan pelaku usaha untuk mengajukan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) atas tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Lydia Kurniawati mengatakan pengujian materiil atau judicial review adalah hak setiap warga negara. "Silakan menggunakan jalur yang secara...

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) mengusulkan agar pemerintah memangkas pajak perusahaan yang terdaftar dalam kebijakan minyak goreng satu harga, jika pemerintah enggan untuk menyelesaikan utang rafaksi atau selisih harga minyak goreng. Direktur Eksekutif Gimni Sahat Sinaga menyampaikan, langkah tersebut dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah rafaksi minyak goreng yang kini telah memasuki tahun kedua. “Solusi terbaik saya kira adalah fakta itu ada, persoalan hukumnya...

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi term deposit valuta asing (TD valas) devisa hasil ekspor (DHE) sejauh ini senilai US$2,2 miliar. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan transaksi TD valas DHE relatif stabil dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, perusahaan yang menempatkan DHE SDA di TD valas juga terus bertambah. "Yang menarik jumlah perusahaan yang masuk bertambah, sekarang 156," katanya, dikutip pada Kamis (18/1/2024). Destry mengatakan TD...

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 83 lembaga survei yang mendaftar untuk melakukan jajak pendapatan dan penghitungan cepat (quick count) hasil pemilu 2024. Anggota KPU August Mellaz mengatakan pendaftaran lembaga survei pemilu 2024 telah ditutup pada 15 Januari 2024. KPU pun masih melakukan verifikasi terhadap lembaga survei yang mendaftar tersebut. "Yang jelas dokumen-dokumen administrasinya itu yang menjadi dasar kami [dalam melakukan verifikasi]," katanya,...

JAKARTA, DDTCNews - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemberlakuan tarif pajak daerah sebesar 40% hingga 75% atas jasa hiburan tertentu tidak memiliki urgensi dan perlu ditunda penerapannya. Luhut mengatakan pemerintah akan segera mengevaluasi UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) terkait dengan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) tersebut. "Saya kira saya sangat pro dengan itu [untuk ditunda]. Saya...