JAKARTA, DDTCNews - Pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk masa pajak terakhir dihitung menggunakan tarif PPh Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Hasilnya, dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 15 PMK 168/2023. Lantas bagaimana jika karyawan mengundurkan diri atau resign pada Januari 2024? Jika begitu, Januari menjadi masa pajak pertama sekaligus yang terakhir bagi...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kini hanya memberikan layanan lupa electronic filing identification number (EFIN) melalui email. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan wajib pajak sudah tidak dapat mengakses layanan lupa EFIN melalui media sosial X (dahulu Twitter). Alasannya, layanan lupa EFIN melalui email dinilai lebih aman bagi wajib pajak. "Atas alasan keamanan data, DJP menutup layanan lupa efin melalui X dan hanya menerima melalui email...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memberi penegasan mengenai penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sistem perpajakan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (15/2/2024). Melalui PENG-6/PJ.09/2024, DJP menegaskan mulai masa pajak Januari 2024, format NPWP yang digunakan dalam administrasi perpajakan yaitu NPWP 15 digit/NIK (bagi orang pribadi yang merupakan penduduk atau NPWP 15 digit (bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib...

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkap adanya potensi dilakukan pemungutan suara susulan. Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan berdasarkan pada hasil pemantauan dan laporan hingga Rabu (14/2/2024) pukul 18.00 WIB, ada sekitar 668 tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi melakukan pemungutan suaran susulan. “Terdapat 668 TPS di 5 kabupaten/kota pada 4 provinsi yang berpotensi dilakukan pemungutan suara susulan,” kata Hasyim dalam konferensi pers perkembangan...

Publik dapat melihat perkembangan hasil hitung suara pemilu 2024 melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan proses rekapitulasi sudah menggunakan alat bantu Sirekap. Dapat diakses melalui https://pemilu2024.kpu.go.id, Sirekap menggunakan data dari dokumen formulir C Plano yang difoto dan diunggah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). “Akan terus diunggah di Sirekap itu hasil foto formulir C,...