Seluruh perekaman melalui aplikasi e-bupot 21/26 dapat dilihat oleh pegawai atau pihak yang memiliki akses ke akun DJP Online perusahaan. Hal tersebut disampaikan contact center Ditjen Pajak (DJP) saat merespons pertanyaan salah satu warganet di X. Warganet bertanya mengenai ada atau tidaknya skema multi users mengingat data gaji atau penghasilan pegawai yang masuk dalam bukti pemotongan (bupot) bersifat rahasia. “Saat ini untuk seluruh perekamannya dapat dilihat oleh pegawai atau pihak...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah menerbitkan PMK 165/2023 mengenai tata cara permohonan, permintaan, dan pembayaran sanksi administratif berupa denda dalam rangka penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara. PMK 165/2023 diterbitkan sebagai peraturan pelaksana PP 54/2023. Sesuai dengan PMK tersebut, dirjen atau kepala kantor bea dan cukai akan melakukan penelitian terhadap permohonan ultimum remedium pada bidang cukai yang diajukan tersangka. ...

JAKARTA, DDTCNews - Setelah melakukan primary adjustment, Ditjen Pajak (DJP) berhak melakukan secondary adjustment. Caranya, dengan memperlakukan selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dan yang sesuai arm's length principle (ALP) sebagai dividen kepada pihak afiliasi. Namun, secondary adjustment tidak dilakukan bila ada penambahan atau pengembalian kas/setara kas sebesar selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak...

These highly anticipated courses provide tax professionals with a unique opportunity to enhance their skills and stay abreast of the latest developments in international taxation. “The reintroduction of our in-person Masterclasses marks a significant milestone,” stated Victor Van Kommer, IBFD Director, Capacity Building. “These courses offer a valuable platform for tax professionals to connect with peers, exchange knowledge, and gain practical insights into complex international tax...

Lampiran PMK 164/2023 turut memuat contoh penentuan saat dimulainya kewajiban pengusaha kena pajak (PKP) untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) PMK 164/2023, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan pada permohonan tersebut wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang terutang. “… [pelaksanaan kewajiban] mulai masa pajak pertama...