JAKARTA, DDTCNews - Indeks ketahanan energi Indonesia pada 2023 mencatatkan skor 6,64. Dengan skor tersebut, RI masih bertahan di level 'Tahan' (rentang 6 hingga 7,99). Dewan Energi Nasional (DEN) menyebutkan indeks ketahanan energi RI idealnya berada di atas 7. Sekjen DEN Djoko Siswanto mengatakan pemerintah sebenarnya sudah mengupayakan sejumlah langkah untuk menggenjot indeks ketahanan energi Indonesia. "Kita sudah bisa menyelesaikan perhitungannya di angka 6,64. Alhamdulillah kategori...

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berencana untuk mengimpor beras dalam rangka menjaga ketersediaan stok beras dan cadangan beras pemerintah (CBP) di awal tahun. Impor beras dilakukan dalam rangka mengatasi defisit beras akibat El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan beras akan diimpor sebelum panen raya. "Stok beras ini harus cukup sampai dengan nanti peak season," ujar Arief, dikutip Sabtu (20/1/2024). Arief mengatakan kebutuhan beras Indonesia setiap...

JAKARTA, DDTCNews - Pemotong/pemungut pajak yang melakukan pembelian dari wajib pajak orang pribadi UMKM yang menunjukkan surat pernyataan bahwa omzetnya belum melebihi Rp500 juta tetap harus membuat bukti potong. Walau tidak ada PPh final UMKM 0,5% yang dipotong/dipungut atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet belum melebihi Rp500 juta, pemotong/pemungut pajak tetap harus membuat bukti potong/pungut nihil. "Atas transaksi pembelian barang dan penjualan...

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat penerimaan cukai etil alkohol pada 2023 telah kembali pada pola normal sejalan dengan berakhirnya pandemi Covid-19. Laporan APBN Kita edisi Januari 2024 mencatat realisasi penerimaan cukai etil alkohol pada sepanjang 2023 senilai Rp127,91 miliar. Kinerja penerimaan ini hanya tumbuh sebesar 0,39% dari tahun sebelumnya. "Dilihat dari nilai penerimaannya, sebenarnya kinerja cukai etil alkohol berada pada pola normal," bunyi laporan APBN Kita,...

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengingatkan masyarakat yang membawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain senilai Rp100 juta atau lebih, baik ke dalam maupun ke luar wilayah pabean Indonesia, wajib melaporkannya kepada otoritas. DJBC menyatakan ketentuan wajib lapor atas bawaan uang tunai ini dilakukan untuk mencegah praktik pencucian uang. Hal itu juga sejalan dengan UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Untuk kamu yang...